Dinilai Penting, Partisipasi Sivitas Akademika Kawal Marwah Mahkamah Konstitusi

Stadium general di Fakultas Syariah UIN Walisongo

SEMARANG, Jalapantura.com - Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menyelenggarakan studium general bertajuk 'Mengawal Eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) di Tahun Politik', Jumat (17/11/2023) lalu.

Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, salah satu narasumber studium general, mengungkap pentingnya partisipasi mahasiswa, dosen dan sivitas akademika secara umum dalam mengawal eksistensi MK agar tetap beretika.

"Kedudukan UUD NRI Tahun 1945, selain sebagai sumber hukum konstitusi, juga merupakan sumber etika dan moral konstitusi yang tercermin dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," terangnya.

Dia menyampaikan, hukum dan etika bukan sesuatu yang terpisah, namun hubungan keduanya berjalan secara sinergis. "Pelaksanaan kewenangan oleh MK tidak boleh melanggar Hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta segala keputusan etika tidak boleh bertentangan dengan hukum," tambahnya mengutip Prof Jimly Asshidiqie.

Narasumber lain, Dani Muhtada, mengutarakan, MK memiliki peran vital dalam menjaga marwah konstitusi. Sejak kelahirannya pada 2003, MK telah memainkan peran penting dalam  menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

"Independensi MK menjadi kunci utama, dalam menjalankan fungsinya. Independensi tersebut mengharuskan adanya kebebasan dalam memberikan putusan, tanpa tekanan dari pihak manapun," paparnya.

Dani mengemukakan, di tahun politik, MK dihadapkan pada tantangan besar berupa tekanan politik dari berbagai pihak, yang dapat mengganggu netralitas dan independensi lembaga.

Menurutnya, ada tiga hal untuk mengawal marwah MK. Pertama, back to nature, yakni MK memosisikan diri sebagai the guardian of constitution, penjaga amanat konstitusi, serta penegak demokrasi dan kedaulatan rakyat.

"Kedua, menegakkan kode etik dan integritas hakim demi menjaga imparsialitas (tidak memihak/netral) dan independensi para hakim konstitusi. Ketiga, keterlibatan civil society dalam mengawal netralitas dan independensi MK," katanya di depan sekira 350 peserta yang hadir. (rls/ din)

Location:

Berbagi :